Penerapan Sistem Zonasi Membutuhkan Perpres

Penerapan Sistem Zonasi Membutuhkan Perpres

Penerapan Sistem Zonasi Membutuhkan Perpres

Sistem zonasi sekolah tidak saja garapan satu kementerian, tapi perlu sinkronisasi 18 kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Karena itu, dalam implementasinya perlu Peraturan Presiden (Perpres).

Pernyataan itu dikatakan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang ketika diskusi Di Balik Kebijakan Zonasi di Jakarta, kemarin. Menurutnya, sistem zonasi dalam www.sekolahan.co.id pencatatan peserta didik baru (PPDB) sangat urgen diperkuat Perpres sebagai dasar sinkronisasi kepandaian bersangkutan sistem zonasi dengan K/L lain.

Dia mengatakan, di dalam Perpres tersebut akan ditata sinkronisasi dengan 18 KL laksana Kementerian PUPR yang bertugas membina sekolah, Kementerian Keuangan berhubungan anggaran, Kementerian PAN dan RB guna pemenuhan gurunya, dan bahkan terdapat Kementerian Agama yang membawahi sekolah keagamaan.

“Kami memandang bahwa zonasi sekolah itu tidak saja kami. Tetapi butuh sinkronisasi, kolaborasi, dan sinergi antar KL dan pemda,” ungkap Chatarina.

Dia menuturkan, nantinya Perpres tersebut akan menata tentang rotasi guru yang menurut zonasi. Dengan zonasi, maka guna menghitung keperluan guru per mata latihan akan lebih mudah. Apalagi, sekitar ini guru belum terdapat pemetaan secara akurat berapa kebutuhannya yang mesti direkrut melewati CPNS. Lalu pun pembangunan sarana prasarana sekolah yang disinkronisasikan dengan zonasi.

Chatarina menjelaskan, ketika ini pemerintah tengah merangkai draft materi guna Perpres yang rencananya bakal dikeluarkan tahun ini. “Kita memburu tahun ini mesti terbit (perpres), dan tersebut kita bakal libatkan KL bersangkutan,” kata Chatarina.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, sistem zonasi pada PPDB memang perlu sinkronisasi andai mau berhasil dalam pengimplementasiannya. Dia pun meminta adanya sinkronisasi dengan Kemenristekdikti berhubungan penerimaan mahasiswa baru yang tidak boleh menseleksi calon mahasiswa dari kategorisasi sekolahnya.

“Sinkronisasi pun harus di Kemenristekdikti. Jangan hingga nanti penerimaan murid baru masih pakai jalur undangan yang terlampau banyak. Misalnya, sekolah unggulan atau sekolah favorit tidak sedikit akhirnya menciptakan nilai-nilai laksana ini bertahan. Inilah makanya perlu sinkronisasi kebijakan,” katanya.

Hetifah menjelaskan, bahan pembuatan kepandaian khususnya di bidang edukasi memang mesti menurut data dan informasi akurat. Termasuk di dalamnya kepandaian tentang pembangunan sekolah baru, revitalisasi ruang ruang belajar dan sarana prasarana, serta juga penyaluran guru. Sementara supaya tidak terjadi resistensi dan keluhan laksana yang terjadi di PPDB tahun ini, maka sinkronisasi kepandaian di pemerintah pusat dan wilayah harus diperkuat semenjak dini.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy menjelaskan, sistem zonasi memang tidak boleh menjadi tanggung jawab Kemendikbud saja. Dia menilai, melewati perpres maka seluruh KL dan pun pemerintah wilayah akan tercebur dalam pelaksanaannya.

“Yang urgen saat ini, yang berhubungan dengan misinformasi segera diselesaikan. Peta zonasi pun harus ditamatkan sehingga masyarakat tidak bingung tanpa mesti mengolah sistem zonasi tersebut sendiri,” ujarnya.

Suaedy menuturkan, sistem zonasi meminimalisir praktik jual beli kursi pada proses penerimaan murid baru. Sebab, melewati zonasi maka murid hanya dapat diterima melewati kedekatan jarak lokasi tinggal dan sekolah.

Di sisi beda Suaedy mengkritisi revisi kuota jalur prestasi di luar zona yang naik dari 5 ke 15 %. Berdasarkan keterangan dari dia, semestinya revisi ini diciptakan enam bulan sebelumnya, sampai-sampai orang tua dapat menerka-nerka apakah prestasi anaknya itu dapat lolos kriteria di sekolah yang dituju.

DPR Terima Laporan Manipulasi Domisili
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati menyayangkan bahwa dalam praktik PPDB melewati mekanisme zonasi sebesar 80% malah membuka ruang praktik manipulasi domisili. Pihaknya menemukan laporan bahwa terdapat orang tua siswa yang mengerjakan manipulasi domisili supaya anaknya dapat masuk ke sekolah favorit.

“Kami mendapat informasi terdapat praktik manipulasi mukim demi menemukan sekolah favorit. Pemerintah pusat dan pemerintah wilayah harus mengamati praktik ini,” kata Reni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Berdasarkan keterangan dari dia, praktik manipulasi mukim tentu diperkirakan kuat terjadi pelanggaran hukum dengan memalsukan domisili. Karena itu, Anggota Legislatif dari Sukabumi ini meminta supaya praktik culas tersebut mesti diusut tuntas.

“Terkait dengan sangkaan praktik manipulasi domisili, pemerintah mesti melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum,” desak Reni.

Di samping itu, lanjut Wakil Ketua Umum DPP PPP ini, permasalahan di lapangan dampak penerapan PPDB dengan sistem zonasi ini mesti menjadi daftar penting untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengerjakan perbaikan. “Kita sepakat, terdapat masalah dalam penerapan sistem PPDB ini. Pemerintah mesti mengerjakan perbaikan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Lebih dari itu, Reni meminta supaya pemerintah mengerjakan pengawasan lebih intensif dalam pengamalan PPDB. Sehingga, praktik kecurangan dapat dihindari dan destinasi PPDB itu dapat tercapai.

“Pengawasan mutlak dilakukan supaya tidak terjadi pembiasan dalam pelaksanaan,” tandasnya.

Sumber: www.pelajaran.co.id/